contoh ketertiban umum. Ketertiban Umum. contoh ketertiban umum

Kepentingan tersebut digunakan untuk berlindung dari bahaya yang mungkin akan mengancam keselamatan manusia. Membudayakan antre di tempat umum. Tidak membawa surat kelengkapan berkendaraBerikut ini adalah tujuan hukum secara umum: Kaidah-kaihan yang ada di dalam hukum memiliki tujuan untuk melindungi sebuah kepentingan manusia. 20-21 6 Kontruksi ruang lingkup pemerintahan umum oleh J. 2. belakang, ringkasan dari ketentuan-ketentuan umum. KinerjaUtama/ SasaranStrategis IndikatorKinerjaUtama (Satuan) Penjelasan / Formulasi Perhitungan Sumber Data Penanggungjaw ab Meningkatnya kualitasSudargo Gautama dalam bukunya Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, berpendapat bahwa mengenai pilihan hukum (Choice of Law/Rechtswahl) para pihak dapat memilih sendiri hukum yang harus dipakai untuk kontrak (perjanjian) dengan pembatasan, yaitu sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan tidak boleh. Title:1. Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum kelurahan 25 % 25 % 25 % 25 % No PelaksanaanAksi/Kegiatan Jadwal Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. perikanan di perairan umum daratan; pengaturan kapal perikanan ukuran 0 s. . Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 5. Optimalisasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengenai ketertiban umum, Ronald Saija dalam buku Hukum Perdata Internasional menjelaskan bahwa dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran soal maknanya. Sebagaimana kontrak pada umumnya, kontrak komersial internasional juga tidak boleh melanggar kepatutan dan kesusilaan serta bertentangan dengan ketertiban. 11 KORELASI JABATAN : NO JABATAN UNIT KERJA/INSTANSI DALAM HAL. operasi ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat adalah: 1) Setiap petugas harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundangan lainnya. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah. sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Seseorang yang hendak mengemukakan pendapat harus mematuhi aturan yang ada, seperti tidak boleh mengganggu ketertiban dan kepentingan umum. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Penafsiran sempit. i. Pelanggaran Keamana Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan (Pasal 489-502 KUHP). ketentuan umum 2. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2021. (2) Penjagaan keamanan dan ketertiban lingkungan dipimpin oleh perangkat RW (Rukun Warga) setempat. 1. 3. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat; b. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. 751. Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatanPentingnya pembedaan ini terletak pada pembuktian pemiliknya (untuk ketertiban umum). Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Satpol PP dan Damkar dan Dinas Kesbangpol. “Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (ambiguity). Sebagai contoh adalah penggunaan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman bersenjata dan penegakan hukum untuk menghadapi gangguan terhadap ketenteraman umum. Jelaskan perbedaan reimission dengan transmission! c. pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; d. Mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi satuan perlindungan. Selain itu, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan. Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Drs. Masyarakat meliputi Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum, Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Hak khusus dan umum. Dengan pola Gerakan Kampung Panca Tertib yang mengedepankan edukasi secara persuasif dan pre-emptif menuju kemandirian masyarakat dalam menciptakan kondisi ketertiban umum dan kenteraman masyarakat. 20. COM | #Permendagri 26 Tahun 2020 | Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat pada tanggal 12 Mei 2020. Hal ini terlihat dari menurunnya jumlah pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) dari 480 kasus di 2016 menurun menjadi 21 kasus pada 2020. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang. Pengetahuan Dasar pencegahan Penanggulangan gunung meletus, gempa bumi,tanah longsor, dan angin: Karakteristik gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dllSeksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas sebagai berikut: Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum; Menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan /Atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program. Pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data bidang. Hak absolut. Penyalahgunaan rem ini juga diancam dengan hukuman. Laman UNS) KOMPAS. Pembentukan hukum dan ketertiban serta. Menjaga ketertiban di tempat umum. Pasal 489-502, B. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah2. 2. 28 Analisis Deskriptif Skor IPKKUKetertiban Umum adalah suatu keadaan dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram; 5. Contoh : Pornografi, cyberstalking, dan lain-lain. Keduanya tidak berseberangan, tetapi sama-sama ada dalam sati asas kehidupan sosial. Inilah mengapa aturan adalah berhubungan dengan adat sopan santun atau norma. Memberikan contoh dan beriktikad baik dalam melakukan upaya-upaya dan tindakan agar tidak mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pasal 170 KUHP dapat dikenakan jika ada tindak kejahatan yang mengganggu ketertiban umum dan terbukti benar-benar mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat luas dengan tujuan membuat kekacauan. Maria Ancilla 11. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam KUHP Pasal yang berisi tentang pelanggaran ketertiban umum adalah. Pengertian “Terwujudnya Satpol PP yang berwibawa dan simpatik guna ketertiban dan ketentraman masyarakat melalui Penegakan Perda,” yang diharapkan mampu mewujudkan misi-misinya, antara lain: 1. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Ketertiban Umum untuk. P. Sosial Adalah : Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga. Sudargo Gautama 2. ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada 3 (tiga) hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam1 (satu) Daerah kabupaten/kota, penegakan Perda Kabupaten/Kota dan. Secara umum delik pidana dalam hukum Pemilu berbeda dengan hukum acara pidana (KUHAP). Asas ini pun berlaku dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. Asas ketertiban umum yang dimaksud dalam hal ini adalah pelanggaran hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia yang dapat membahayakan kepentingan Indonesia dan melanggar kedaulatan Negara Republik Indonesia. Contoh Peraturan Daerah. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman. ABSTRAK: Menimbang : a. Menerapkan jaminan kesehatan berupa BPJS. YANY SETYAWAN Pembina NIP. BAB I GAMBARAN UMUM SKPD A. ABSTRAK: bahwa dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Semarang, perlu didukung kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib, lancar, dan sehat, untuk lancarnya penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. Sepanjang motif dibuatnya kontrak bukan motif yang palsu, tidak dilarang oleh peraturan perundang- undangan dan/atau tidak didasarkan pada motif yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, maka kontrak yang tidak memenuhi syarat Pasal 31 UU No. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profil gangguan ketertiban umum, pelaksanaan tugas Satpol PP, serta hambatan Satpol PP dalam pelaksanaan tugas penanganan gangguan ketertiban Kota Semarang tahun 2019. Kendaraan Polisi Pamong Praja. Seksi Ketentraman,Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas: a. Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta E-mail: alvinanuraziziyah1923@gmail. Sepanjang motif dibuatnya kontrak bukan motif yang palsu, tidak dilarang oleh peraturan perundang- undangan dan/atau tidak didasarkan pada motif yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, maka kontrak yang tidak memenuhi syarat Pasal 31 UU No. Tidak menghindari tanggung. Sebagai contoh, Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatakan pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 3. Konvensi tidak memberikan pengertian secara jelas tentang ketertiban umum, hal ini diserahkan kepada masing-masing negara peserta konvensi. Ketertiban Umum 1. id - Masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Kedua-keduanya bertujuan agar supaya hukum nasional dipakai dengan mengenyampingkan hukum asing. contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana merekan akan mendapakan sebuah. Pekerjaan umum dan penataan ruang. LAMPE, S. Sebagai contoh, kepastian hukum, sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan ke samping. com2 , sssbb1504@gmail. 20. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir, dan batin. 4 Fungsi Rakyat Terlatih, Ketertiban Umum Terjaga hingga Rakyat Terlindungi! JAKARTA - Empat fungsi rakyat terlatih. KOMPAS. Jelaskan apa itu renvoi besarta contoh kasusnya b. V. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum Dokumen Jumlah konflik Ekonomi sosial dan politik Dokumen Jumlah konflik SARA. terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah; dan b. Sebagai contoh kasus penolakan eksekusi putusan arbitrase karena alasan ketertiban umum yaitu putusan antara pihak Bankers Trust melawan PT Mayora Indah Tbk dan. Contoh lain, sebagaimana diakui oleh Konvensi New York maupun UNCITRAL Model Law, dan sudah diikuti oleh sebagian besar negara-negara di dunia, dalam hal perjanjian untuk membawa sengketa itu ke arbitrase tidak sah, maka hal itu pun merupakan alasan yang sah untuk membatalkan putusan arbitrase. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani (Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan) (Tidak Ada) Koordinasi antara aparat dan pihak kepolisian sektor (Polsek) Mensosialisasikan untuk lebih meningkatkan keamanan dilingkungan. Pasal Perda yang menjadi Acuan Pembahasan. Dalam membuat peraturan, perusahaan harus memahami terlebih dahulu tentang ketenagakerjaan. Penggunaan ketertiban umum dapat terlihat dari contoh berikut ini: Seorang warganegara Indonesia, beragama islam dan sudah menikah di menggunakan dasar “demi ketertiban umum” itu untuk mengesampingkan kaidah-kaidah hukum asing yang seharusnya berlaku, atau apa ukuran-ukuran yang dapat digunakan sebagai landasan pemberlakuan asas ketertiban umum ini. Menurut pasal 16 AB, maka juga status personil dari. terganggunya ketentraman dan ketertiban terhadap kehidupan manusia itu. Selain itu, hukum juga menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan suatu tindakan dan mendapat kepastian terhadap perlindungan hukum. Surat masuk dan keluar b. Masih adanya kasus-kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban masyarakat; d. Berikut adalah isi pasal 503-505 KUHP tentang pelanggaran ketertiban umum. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Membina pengendalian operasional Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum. 1. Ruang Lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terdiri dari pembinaan dan operasi penertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja antara lain : a) Tertib tata ruang. R. Contoh lain mengenai ”hak-hak yang telah diperoleh”: (a) Badan-badan hukum yang tak dikenal Dalam negara X terdapat badan. Si Pembina (IV/a) NIP. 2. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (Yang dimaksud dengan ”menindak” adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan). Pasal 6. tertib kependudukan 12. 2. Oleh karena itu, hukum bertujuan menjamin kebutuhan masyarakat akan ketertiban. Hak-Hak yang Diperoleh. I. JOM FISIP vol 5, Edisi II, Juli-Desember 2018. Hlm 2ketenteraman dan ketertiban umum. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya “penyakit” masyarakat. penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; c. a. bahwa Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 18 Tahun 2002 tentang. Hukum berperan sebagai alat. ada contoh buat kasubag program dan pelaporan tidak. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. adjar. umum mencakup tugas-tugas (gubernur, Residen): 1. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Bandung menerapkan denda sebesar Rp100. Beberapa contoh hak di lingkungan masyarakat, adalah:. 3. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 9. Berikut adalah fungsi dari seksi ketentraman dan ketertiban umum: Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang ketentraman. 21. 2. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 4. Sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, kaidah-kaidah hukum dirumuskan dalam bentuk aturan-aturan hukum tertulis yang disebut perundang-undangan. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan undang-undang. Di Indonesia, perlindungan hukum perdata tercatat. Dua fungsi lembaga ketertiban umum dalam HPI: • Fungsi positif Yaitu menjamin agar aturan tertentu dari lex fori tetap diberlakukan (tidak dikesampingkan) sebagai akibat dari pemberlakuan hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah HPI atau melalui proses pendekatan HPI, terlepas dari hukum mana yang seharusnya berlaku, atau apapun isi kaidah /. Hak legal dan moral. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat. Capaian kinerja SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan selama tahuun 2018-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ad. Pengumpulan data pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Ada beberapa penyelenggara pelayanan publik terhadap masyarakat yaitu terdiri dari: 30. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2020. Disini berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 ke 4 yaitu suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (lihat juga Pasal 1337 KUHPerdata). 2. Beberapa contoh pelanggaran pasal 503 adalah: 1. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan; c. Kemudian dalam Pasal 6 juga menjelaskan fungsi dari Satpol PP yaitu: a. Contoh-contoh 1) Masalah perbudakan Di Indonesia memakai prinsip Nasionalitas untuk status personil. Sebagai contoh di Jakarta yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (“Perda DKI Jakarta 8/2007”). Kondisi Kepegawaian BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DAN STANDAR PELAYANAN (SP) a. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, contoh; penyelidikan perijinan bangunan Mengatur segala hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima; Mengatur tentang Ketertiban Sosial, Umum dan Susila masyarakat dan kewenangan Perangkat Desa dalam menjalankan peraturan desa ini. Kebasan Berekspresi dan Ketertiban umum: Panduan Manual Corporate author : UNESCO Office in Jakarta Person as author : Daudin Clavaud, Paul [author] Person as author : Mendel, Toby [author] Person as author : Lafrenière, Ian [author] ISBN : 978-92-3-000102-5 Collation : 190 pagesSeksi Ketentraman dan Ketertiban Umum SASARAN (KINERJA PROGRAM) INDIKATOR KINERJA Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) Membantu Camat dalam perencanaan,pelaksanaan,evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum menyiapkan bahan penyusunan perencanaan seksi. Oleh sebab itu, kualitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat seharusnya dapat lebih ditingkatkan prioritasnya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan induktif, yaitu penulis menyimpulkan pernyataan-pernyataan secara umum dari hasil observasi yang dilakukan. Belum Tersedia. Contoh Tindak Pidana Pelanggaran dalam KUHP. Tapi yang kami sorot bukan masalah pelarangan terhadap para pedagang kaki lima itu. 11 . 3. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik. 318. Menetapkan kebijakan perencanaan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan rakyat, memberdayakan masyarakat dalam menerapkan dan menegakkan peraturan perundang. cit. Pengertian order dalam istilah sehari-hari atau secara umum diartikan. ketentraman dan ketertiban, serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (teguran lisan dan tertulis), contoh ; penerbitan surat teguran dan surat peringatan. Baca juga: Contoh RAB Koordinasi Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Linmas. . Persoalan ketertiban umum (public order), perbelakuan kaidah-kaidah hukum yang bersifat memaksa (mandatory laws) dan persoalan-persoalan atas hak-hak yang diperoleh (vested rights) adalah beberapa dari persoalan pokok HPI, khususnya yang berkaitan dengan pernyataan tentang sejauh mana suatu forum harus mengakui atau dapat mengesampingkan sistem hukum, kaidah hukum asing, atau hak-hak dan. 3. 3. menurut hukum positif definisi tindak pidana atau “straafbaar feit” merupakan kejadian kejadian sehingga dapat dirumuskan menjadi peraturan perundang-undangan yang jika dilanggar mendapatkan sanksi atau untuk dihukum. Jika kafe telah memiliki izin gangguan atau izin terkait dengan ketertiban umum, namun Anda keberatan dengan izin gangguan. Memberikan rasa aman dan damai bagi masyarakat dalam menjalankan. Pasal 503-520 . Sebagai contoh: I. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 22. Karena apabila kita menarik “rem” ini maka Hukum Perdata Internasional ini tidak dapat berjalan dengan baik. berkaitan dengan keamanan dan ketertiban desa. Tujuan Penyeludupan hukum. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah dalam Pasal 255 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkanPerda dan Perkada, menyelenggarakan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Contoh sederhana dari aturan adalah yang ada di rumah, sekolah, tempat kerja, tempat umum, jalan raya, dan masih banyak lagi.